 |
| (Foto : Aksi Komandan Hukum di Depan KPK) |
Narasiumat.com - Koalisi Mahasiswa Anti Mafia Peradilan Dan Hukum (KOMANDAN HUKUM) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait dugaan aliran harta tidak wajar yang dimiliki oleh salah seorang Pegawai Pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Kantor Wilayah (Kanwil) Riau bernama Wahyudi.
Aksi yang di gelar di dua tempat itu diharapkan menjadi perhatian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk lebih serius menelusuri adanya dugaan aliran harta tidak wajar tersebut yang tidak sesuai dengan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yqng dilaporkan. Maka kami berharap adanya penanganan serius terhadap kasus ini guna menjamin keadilan dan ketegasan dalam penegakan hukum.
Dugaan aliran harta tidak wajar dan kepemilikan aset yang tidak proporsional oleh seorang pegawai pajak wilayah Riau bernama Wahyudi telah mencuat, mengundang perhatian publik terhadap kemungkinan adanya tindak korupsi dan penyimpangan dalam sistem perpajakan, " Ujar Zainal di depan Gedung KementerianKeuangan, pada Jumat 14/07/2023.
Dirinya juga mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam mengusut kasus-kasus korupsi, termasuk dugaan harta tidak wajar yang melibatkan oknum pegawai pajak. Pemeriksaan yang transparan dan independen oleh KPK sangatlah penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.
Dugaan adanya aliran harta tidak wajar yang dialokasikan pada oknum pegawai pajak Wahyudi menjadi perhatian serius kami. Kami mendorong pihak berwenang, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pajak, untuk melakukan investigasi yang komprehensif dan transparan terhadap dugaan ini.
Kami berharap KPK akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan yang adil, independen, dan teliti terhadap dugaan aliran harta tidak wajar oleh Wahyudi. Transparansi dalam proses pemeriksaan ini akan memastikan bahwa keadilan tercapai dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan pengawasan keuangan negara tetap terjaga.
Selain itu, kami juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk terlibat secara aktif dalam memeriksa dugaan harta tidak wajar ini. Sebagai pemimpin sektor keuangan negara, keterlibatan Menteri Keuangan akan memberikan sinyal kuat bahwa integritas dan transparansi dalam pengawasan keuangan negara merupakan prioritas utama.
 |
| (Foto : Aksi Komandan Hukum di Depan Kementerian Keuangan) |
Menteri Keuangan, dalam hal ini Sri Mulyani, sebagai pemimpin sektor keuangan negara, memiliki tanggung jawab untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan negara. Oleh karena itu, keterlibatannya dalam pemeriksaan kasus ini sangatlah penting untuk menjaga nama baik Institusi Kementrian Keuangan.
Kami menekankan pentingnya reformasi dan penguatan pengawasan internal di Kementerian Keuangan guna mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Langkah-langkah pencegahan yang proaktif akan memastikan bahwa institusi perpajakan dapat berfungsi dengan integritas dan memperkuat kepercayaan publik.
Kami KOMANDAN HUKUM dalam hal ini mengajak semua pihak, termasuk masyarakat umum, untuk mengawasi dan mendukung penanganan serius terhadap kasus dugaan aliran harta tidak wajar yang itu tidak sesuai dengan LHKPN yang dilaporkan.
Sebelum mengakhiri Orasinya Zainal juga mengingatkan bahwa ini bukan merupakan akhir dari gerakan Koalisi Mahasiswa Anti Mafia Peradilan dan Hukum dalam melaksanakan Aksi unjuk rasa, tetapi akan berlanjut hingga ada proses dan tindakan yang pasti terkait adanya Dugaan Aliran Harta tak wajar yang dimiliki oleh Oknum pegawai Pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Riau tersebut,"Tutupnya.
