Narasiumat.com - Keamanan data siber menjadi masalah yang serius, maraknya kasus kejahatan siber Khususnya kebocoran data pribadi menarik perhatian banyak pihak
Menanggapi hal tersebut fungsionaris Badko HMI Jabodetabek Banten M. Saleh Loklomin meminta kepada pihak pihak yang terkait untuk segera bertanggung jawab atas persoalan tersebut
"Maraknya kasus kebocoran data siber menandakan Kominfo, BSSN dan Dirtipsiber Mabes Polri gagal dalam menjaga keamanan masyarakat maka harus bertanggung jawab terkait data-data bocor yang diperjual belikan oleh akun anonim, karena lembaga-lembaga tersebut dibentuk untuk menjaga keamanan negara dari serangan serangan siber", ujar saleh saat ditemui pada Jumat (14/07/2023).
Menurut saleh banyaknya kasus kebocoran data dan lemahnya keamanan siber menandakan ketidak becusan dari lembaga lembaga tersebut dalam menjaga keamanan siber
"Masalah keamanan cyber yang tak pernah teratasi dengan ditandai banyaknya kasus-kasus yang bermunculan diantaranya Mulai dari "bobolnya 35 juta data pengguna MyIndihome, 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan, 3,2 miliar data dari aplikasi PeduliLindungi, 45 juta data MyPertamina, 105 juta data Komisi Pemilihan Umum, 679.000 surat yang dikirim ke Presiden Jokowi, 1,3 miliar data SIM card, dan browsing history dari 26 juta pengguna Indihome, rentetan peristiwa kasus tersebut menggambarkan bagaimana lemahnya keamanan siber kita saat ini" tandasnya
Lebih lanjut saleh menekankan agar pemerintah dan kepolisian untuk mengevaluasi kinerja dan mencopot pimpinan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam keamanan siber tersebut.
"Maka kami meminta Presiden Jokowidodo dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Ditjen Aptika Kominfo, BSSN dan Dirtipsiber Bareskrim Mabes Polri dan segera mencopot pihak pihak tersebut karena gagal dalam menjalankan amanah yang diberikan"
Saleh juga meminta Pemerintah untuk mempercepat pembentukan lembaga perlindungan data Pribadi
"Terakhir kami meminta pemerintahan agar mempercepat pembentukan lembaga perlindungan data pribadi sesuai amanat UU PDP gunanya untuk mengawasi data-data pribadi masyarakat.
