Penulis : Fadli Rumakefing
Ketua Umum BADKO HMI Jabodetabeka-Banten 2021-2023
Narasiumat.com - Kritik keras yang dilontarkan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi dalam acara Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Bekasi beberpa waktu lalu yang direkam dalam Youtube SPSI, menuai banyak kontra versi. Diksi Bajingan Tolol, sontak memicu reaksi publik khususnya mereka yang mengklaim diri sebagai relawan dan loyalis Presiden Jokowi.
Para relawan dan loyalis Presiden Jokowi menganggap kritik Rocky Gerung adalah sebuah penghinaan terhadap Presiden Jokowi, dengan begitu banya juga dari mereka yang mengambil sikap dan langkah menempuh jalur hukum dan melakukan aksi unjuk rasa tangkap Rocky Gerung. Ini terlihat lucu tapi nyata.
Padahal, Presiden Jokowi secara pribadi tidak keberatan atas kritik Rocky Gerung tersebut. Bagi Jokowi "Itu hal-hal kecil lah," Jokowi lebih memilih fokus bekerja daripada merespon kritik Rocky Gerung, "Saya kerja saja." Selain itu, Mahfud MD selaku Menkopolhukam juga menegaskan bahwa "Ini Pak Jokowi nggak mau lapor karena bagi Pak Jokowi remeh aja, ngapain dilaporin," sebagaimana dikutip dari detikcom.
Dari sini kita bisa melihat apakah mereka-mereka yang mengklaim diri sebagai relawan dan loyalis Presiden Jokowi benar-benar ingin membantu Presiden Jokowi membangun Indonesia ataukah malah sebaliknya menjerumuskan Presiden Jokowi.?
Kita coba masuk sedikit lebih dalam terkait Paradoks Indonesia, banyak kasus-kasus hukum di sektor tindak pidana korupsi bertebaran dimana-mana, diberbagai instansi pemerintah. Mengapa mereka yang mengklaim diri sebagai relawan dan loyalis Presiden Jokowi tidak muncul membantu Presiden Jokowi menyelasikan hama korupsi tersebut dengan sikap dan reaksi yang sama seperti merespon seorang Rocky Gerung.? Mereka tidak berani menunjukan wajahnya, jangankan wajah bersuara saja tidak.
Mari kita lihat beberapa kasus hukum ditahun tahun terdekat belakangan ini berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagaimana yang dirilis oleh databoks tentang data sektor kasus korupsi dengan nilai kerugian negara pada 2022 diantaranya:
(1) Desa (115 kasus) Rp381.947.508.605 (2) Utilitas (88 kasus) Rp982.650.170.188 (3) Pemerintahan (54 kasus) Rp238.864.223.983 (4) Pendidikan (40 kasus) Rp130.422.725.802 (5) Sumber daya alam (35 kasus) Rp6.991.905.298.412 (6) Perbankan (35 kasus) Rp516.311.670.301 (7) Agraria (31 kasus) Rp2.660.495.253.696 (8) Kesehatan (27 kasus) Rp73.905.212.389 (9) Sosial kemasyarakatan (26 kasus) Rp116.235.776.805 (10) Kepemudaan & olahraga (13 kasus) Rp46.336.115.709 (11) Transportasi (12 kasus) Rp18.829.811.532.887 (12) Kebencanaan (12 kasus) Rp94.473.033.327 (13) Keagamaan (10 kasus) Rp77.316.361.942 (14) Perdagangan (10 kasus) Rp20.962.979.341.935 (15) Kepemiluan (10 kasus) Rp25.959.510.384 (16) Komunikasi dan Informasi (9 kasus) Rp20.444.303.484 (17) Investasi dan pasar modal (4 kasus) Rp123.885.725.659 (18) Pertahanan dan keamanan (2 kasus) Rp453.094.059.541 (19) Kebudayaan dan pariwisata (2 kasus) Rp20.510.000.000 (20) Peradilan (4 kasus) data kerugian negara belum tersedia.
Selain itu, kasus kasus korupsi besar di di depan mata publik seperti, Kasus Suap Hakim Agung, Kasus korupsi minyak goreng, Kasus korupsi BTS Kominfo, Kasus PT Waskita Karya, dan kasus dugaan suap di BASARNAS, dan masih banyak lainnya.
Mengapa mereka tidak muncul dan lantang bersuara membantu Presiden Jokowi melawan praktik-praktik korupsi yang menjadi parasit di dalam pemerintahan Presiden Jokowi.? Ya sepertinya itulah mereka, "Mereka ibarat kura-kura yang bersembunyi dalam perahu."
Kembali ke Rocky Gerung, bahwa orang-orang seperti Rocky Gerung harus selalu ada dalam alam demokrasi apalagi demokrasi Indonesia yang hari ini terlihat pincang tidak ada oposisi yang benar-benar mengontrol pemerintahan dan pembangunan bangsa agar berjalan seirima dengan cita cita dan amanat konstitusi UUD 1945.
SAVE ROCKY GERUNG. Satu pengkritik yang berkata jujur lebih baik daripada seribu kawan yang hipokrit.
