Narasiumat.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Milenial Minang Bersatu (MIMBAR) Menggelar Konferensi Pers di Depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jalan Kuningan Persada, Setiabudi Jakarta Selatan pada Jumat (19/7/2024).
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah mengungkap dugaan kasus korupsi terkait proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Padang senilai Rp 117,4 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Temuan BPK RI tersebut menunjukkan adanya kelebihan pembayaran hingga Rp 1,59 miliar, serta ketidaksesuaian dalam pengadaan tiang pancang PCA-600 Tipe A dan perubahan penggunaan alat berat tanpa adendum kontrak senilai Rp 369,5 juta. Kerugian negara akibat temuan ini diperkirakan mencapai Rp 2,2 miliar.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung KPK RI, Ketua Umum DPP Milenial Minang Bersatu (MIMBAR), Aandika Pezri Mulia Tj, menyerukan, "Kami dari DPP MIMBAR mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera memanggil dan menyelidiki Kadis PUPR Kota Padang serta pihak terkait untuk mendalami kasus ini lebih lanjut."
"Konferensi Pers ini menegaskan komitmen DPP MIMBAR dalam menjaga integritas dan transparansi administrasi publik, serta memastikan keadilan dalam pengelolaan dana publik," Ujar Aandika Pezri Mulia Tj.
Lebih Lanjut, Sekretaris Jenderal DPP MIMBAR, Yosi Andika Putra, menegaskan bahwa "Kami bertekad untuk terus mengawal kasus ini dengan proses hukum yang transparan dan adil. Kami juga akan mengajukan laporan resmi kepada KPK RI untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan."
Tak hanya itu, DPP MIMBAR akan terus memantau perkembangan selanjutnya seiring berjalannya proses hukum terkait temuan BPK RI terhadap pembangunan Gedung DPRD Kota Padang,"Tuturnya.
