Koalisi Pemuda Kepulauan Minta Pemerintah Batalkan Ekspor Pasir Laut

Narasiumat.com - Koalisi Pemuda Kepulauan menggelar aksi penolakan terhadap Kebijakan Ekspor Pasir Laut yang baru saja dikeluarkan oleh Pemerintah. Kebijakan ini menuai kontroversi, terutama di kalangan masyarakat Pesisir dan Pemuda Kepulauan.

Aksi tersebut dilaksanakan di dua lokasi strategis, yakni di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Perdagangan. Masa aksi terdiri dari perwakilan pemuda dari berbagai pulau di Indonesia, termasuk Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, Papua, Sumatra, dan Jawa, Rabu (03/10/24).

Dalam orasinya, Para Demonstran menyampaikan beberapa poin penting yang menyoroti bahaya dari ekspor pasir laut. Mereka menegaskan bahwa keputusan Pemerintah terkesan diambil tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang akan dirasakan oleh masyarakat pesisir.

Wahida, Koordinator Aksi Aliansi Pemuda Kepulauan, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Bebarapa kementerian lainnya yang mengunakan kekuasaan mereka tanpa mempertimbangkan dampak kerugian lingkungan terhadap masyarakat khususnya negara. Problem Ekspor pasir tersebut juga yang dinilai semena-mena melanggar aturan yang sudah di buat bersama. 

“Pemerintah menggunakan kekuasaannya tanpa memikirkan efek jangka panjang terhadap Masyarakat Indonesia,” Ujarnya. 

Lebih lanjut, Dirinya juga menekankan bahwa kerusakan ekologis dan hilangnya ruang hidup masyarakat pesisir harus menjadi perhatian serius.

Wahida juga mengingatkan pengalaman pahit di Riau, di mana Ekspor pasir laut ke Singapura menyebabkan tenggelamnya beberapa pulau dan hilangnya ruang tangkap nelayan. “Konflik sosial juga meningkat, dan negara justru merugi dari ekspor tersebut,” tambahnya.

Para pemuda ini menuntut agar kebijakan ekspor pasir laut segera dibatalkan, karena dinilai merugikan masyarakat dan negara. Mereka berjanji untuk terus menggalang kekuatan dan melakukan aksi lanjutan jika pemerintah tidak memberikan tanggapan positif.

Sikap pemerintah yang dianggap tidak transparan dan mengabaikan masukan masyarakat menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut. Para peserta menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat, terutama yang berada di wilayah pesisir.

“Aksi ini adalah bentuk solidaritas kami untuk melindungi ruang hidup dan hak masyarakat pesisir,"Tegasnya.

Para Pemuda yang Tergabung dalam Koalisi Pemuda Kepulauan ini berharap agar suara mereka didengar dan diperhatikan oleh pengambil kebijakan.

Terakhir, Koalisi Pemuda Kepulauan menyatakan bahwa mereka akan terus berjuang demi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Mereka berharap aksi ini dapat menggerakkan lebih banyak pihak untuk bersama-sama menolak kebijakan yang merugikan Masyarakat Banyak.

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat, diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan yang dikeluarkan demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.