Kemenkumham Tingkatkan Akses Informasi Publik dan Kolaborasi untuk Masyarakat

Sunber Foto - Kementerian Hukum

Narasiumat.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat dengan menerapkan berbagai strategi dan inovasi. Dalam upaya ini, Kemenkumham memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, situs web resmi, dan program tatap muka, untuk memastikan informasi terkait kebijakan, regulasi, dan layanan publik dapat diakses dengan mudah.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarief Hiariej, menjelaskan bahwa salah satu cara Kemenkumham menyebarkan informasi adalah melalui media sosial dan situs resmi yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini terkait kebijakan dan layanan publik secara langsung.

"Kemenkumham memanfaatkan berbagai platform, seperti media sosial dan situs web yang terintegrasi, untuk memberikan informasi mengenai kebijakan, regulasi, dan layanan publik yang mudah diakses masyarakat," kata Eddy, panggilan akrab Wamen Edward, dalam acara presentasi uji publik keterbukaan informasi, Selasa (12/11/2024).

Selain itu, Kemenkumham juga aktif berkolaborasi dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan. Ini termasuk KOPPETA HAM (Komunitas Pelajar Penggiat HAM), mahasiswa, komunitas industri kreatif, serta berbagai organisasi lainnya. Melalui kolaborasi ini, Kemenkumham berharap dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu hukum dan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kemenkumham juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program pelatihan. Salah satunya adalah pelatihan bahasa isyarat untuk pegawai Kemenkumham, serta program Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia (EKII), yang berkolaborasi dengan DJKI dan World Intellectual Property Organization (WIPO).

"Program EKII bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual," ujar Eddy. "Kerja sama ini sangat penting dalam upaya mewujudkan kesadaran yang lebih luas mengenai perlindungan hak-hak intelektual."

Kemenkumham juga aktif mengadakan berbagai pameran dan kegiatan edukasi untuk masyarakat. Di antaranya adalah pameran dan layanan konsultasi kekayaan intelektual dalam acara Inacraft 2024, serta Festival Kekayaan Intelektual 2024 yang berlangsung di Bali.

Salah satu fokus utama Kemenkumham adalah memastikan bahwa kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, serta ibu hamil dan menyusui, memiliki akses yang setara terhadap informasi publik. Untuk itu, Kemenkumham telah menyiapkan duta pelayanan dengan kompetensi bahasa isyarat dan memastikan situs-situs satuan kerja menggunakan fitur aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.

"Kemenkumham memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki akses yang setara terhadap informasi publik," kata Eddy. "Kami telah memberikan pelatihan kepada petugas untuk memberikan pelayanan kepada kelompok lansia, disabilitas, serta ibu hamil dan menyusui dengan fasilitas yang sesuai."

Edward menambahkan bahwa Kemenkumham akan terus mengembangkan berbagai strategi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat.

"Sebagai bagian dari amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hak memperoleh informasi adalah Hak Asasi Manusia," tegas Eddy.

Pemisahan Kemenkumham menjadi beberapa kementerian, termasuk Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dalam kabinet Prabowo-Gibran, juga menjadi bagian dari perubahan struktural yang mendukung penyempurnaan pelayanan publik, khususnya dalam akses informasi yang lebih baik bagi masyarakat.