Momentum Transformasi Kemenkum: Meneguhkan Transparansi dan Pelayanan Publik

Sumber Foto : Kementerian Hukum

Narasiumat.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) terus mengakselerasi transformasi kelembagaan guna memperkuat pelayanan hukum yang transparan dan akuntabel. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya kolaborasi dan sistem kerja yang lebih terbuka di seluruh jajaran Kemenkum.  

"Dalam upaya mencapai sukses bersama, saya mendorong seluruh pimpinan tinggi untuk memperkuat kerja sama. Bangun sistem kerja yang disepakati bersama, dengan prinsip transparansi sebagai fondasi utama," ujar Supratman dalam pelantikan 49 Pimpinan Tinggi Pratama di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (18/11/2024).  

Komitmen pada Sistem Merit

Dalam pidatonya, Supratman memastikan penerapan sistem merit sebagai panduan utama dalam penempatan dan promosi jabatan. Ia menegaskan bahwa semua keputusan akan berbasis pada kompetensi dan kinerja tanpa mempertimbangkan kedekatan personal.  

"Tidak ada istilah orang dekat Menteri. Semua pegawai punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Kompetensi dan kinerja adalah kunci utama dalam setiap keputusan terkait kepangkatan dan promosi," tegasnya.  

Tour of Duty untuk Penguatan Pengalaman

Langkah transformasi lainnya adalah penerapan "tour of duty", yang memungkinkan rotasi pejabat di seluruh wilayah Indonesia. Inisiatif ini bertujuan memperluas pengalaman para pegawai, memperkuat pemahaman atas berbagai kondisi lapangan, dan meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat.  

"Kami ingin semua jajaran mengenal beragam tantangan di setiap daerah. Ini penting agar aspirasi publik dapat terserap dengan baik dan pelayanan menjadi lebih optimal," jelas Supratman.  

Monitoring Berkala dan Akuntabilitas

Untuk memastikan keberlanjutan program, Kemenkum akan menerapkan sistem laporan bulanan. Para pejabat diwajibkan melaporkan kinerja mereka kepada Menteri, Wakil Menteri, Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Jenderal.  

"Laporan bulanan ini bukan sekadar formalitas, tetapi wujud akuntabilitas dan komitmen terhadap keterbukaan publik," tambah Supratman, pria asal Sulawesi itu.  

Menuju Kemenkum yang Transparan

Dalam penutupnya, Supratman mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadikan transformasi ini sebagai momentum bersama dalam membangun lembaga yang lebih transparan dan dapat diandalkan masyarakat.  

"Kemenkum adalah organisasi besar yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Saya yakin, dengan kolaborasi dan komitmen semua pihak, kita dapat mewujudkan lembaga yang terbuka dan berorientasi pada publik," tutupnya.  

Para pejabat yang baru dilantik akan menduduki posisi di delapan unit utama Kemenkum, termasuk Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Transformasi ini diharapkan mampu membawa Kemenkum ke arah yang lebih baik, baik dalam pelayanan maupun tata kelola hukum di Indonesia.